TUPOKSI

 

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ishak Iskandar No. 30 Bontosunggu Telp. (0419) 2410044 Kode Pos 92311

 

Kepala DINAs

 

(1)    Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal dan PTSP.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1.      Pengkoordinasian kegiatan dinas;

2.      Pengkoordinasian kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan pengembangan iklim penanaman, promosi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian penanaman modal;

3.      Penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;

4.      Pengkoordinasian pemecahan masalah yang dihadapi oleh para investor.

 

(3)     Tugas Pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1.      Mengkoordinasikan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;

2.      Mengkoordinasikan, mengevaluasi, perencanaan dan perumusan kegiatan di Sekretariat;

3.      Mengkoordinasikan, mengevaluasi, perencanaan dan perumusan kegiatan di Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

4.         Mengkoordinasikan, mengevaluasi, perencanaan dan perumusan kegiatan di Bidang Promosi Penanaman Modal;

5.         Mengkoordinasikan, mengevaluasi, perencanaan dan perumusan kegiatan di Bidang Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

6.         Mengkoordinasikan, mengevaluasi, perencanaan dan perumusan kegiatan di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

 

SEKRETARIAT

 

 

(1)     Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)     Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

1.      Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan tekhnis dinas;

2.      Pembinaan rencana kerja dan anggaran, pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan latihan, keuangan, kehumasan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga dinas;

3.      Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan dinas;

4.      Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan sekretaris;

5.      Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3)  Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) dapat dirinci sebagai berikut :

1.      Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di sub bagian program;

2.      Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di sub bagian keuangan;

3.      Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di sub bagian umum dan kepegawaian;

4.      Melakukan evaluasi dan analisis kegiatan sekretariat.

(4Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Dinas dibantu oleh :

a.   Kepala Sub Bagian Program;

b.   Kepala Sub Bagian Keuangan;

c.    Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

 

a.   Sub Bagian Program

 

(1)     Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data penyusunan laporan kinerja.

(2)     Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) dapat dirinci sebagai berikut :

1.      Menyusun program kegiatan Sub Bagian Program;

2.      Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan program dan perumusan kebijaksanaan operasional dinas;

3.      Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyusunan program dinas;

4.      Membuat dan menyusun bahan rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja anggaran perubahan (RKA Perubahan);

5.      Menyusun bahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan (DPA Perubahan);

6.      Membuat dan menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah (Lakip);

7.      Membuat dan menyusun bahan monitoring dan evaluasi (Monev);

8.      Membuat dan menyusun bahan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ);

9.      Membuat dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);

10.  Membuat dan menyusun bahan laporan triwulan dan tahunan;

11.  Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

 

b. Sub Bagian Keuangan

 

(1)    Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelolah administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan.

(2)    Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

2.        Membuat dan menyusun bahan laporan realisasi anggaran (LRA);

3.        Membuat dan menyusun bahan laporan perubahan saldo anggaran (SAL);

4.        Membuat dan menyusun bahan laporan operasional (LO);

5.        Membuat neraca keuangan;

6.        Membuat dan menyusun bahan laporan perubahan ekuitas (LPE);

7.        Membuat dan menyusun bahan laporan arus kas (LAK);

8.        Membuat catatan atas laporan keuangan (CaLK);

9.         Melaksanakan verifikasi pertanggung jawaban keuangan;

10.     Membuat daftar pembayaran gaji pegawai;

11.     Mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan lingkup dinas;

12.     Mengklarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan fungsional;

13.     Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

 

 

c.   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

 

(1)    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

(2)    Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Membuat rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

2.         Mengatur administrasi surat-surat masuk dan keluar;

3.         Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan;

4.         Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;

5.         Mempersiapkan rapat-rapat dinas dan keprotokolan serta hubungan masyarakat;

6.         Mengendalikan pelayanan perpustakaan;

7.         Mengklasifikasi surat menurut jenisnya;

8.         Mendistribusikan surat sesuai bidang/unit kerja yang menangani;

9.         Menata dan melaksanakan sistem kearsipan;

10.     Menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian dan penghapusan barang;

11.     Membuat laporan inventarisasi barang;

12.     Menyelesaikan administrasi perjalanan dinas pegawai;

13.     Menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian;

14.     Menyusun formasi jabatan dan bezetting serta data pegawai;

15.     Menghimpun dan mengkoordinasikan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dilingkup dinas;

16.     Mengurus dan membina peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai, absensi, dan mengusulkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta mengusulkan pemberian sanksi kepada pegawai yang indisipliner;

17.     Melaksanakan usul mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, pemberhentian, izin belajar, karpeg, kartu askes, dan pembinaan karier pegawai;

18.     Melaksanakan urusan kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai;

19.     Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan;

20.     Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG).

21.     Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

 

BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

 

(1)    Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan perencanaan pengembangan iklim penanaman modal untuk mengoptimalkan pengolahan potensi penanaman modal daerah.

(2)    Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :

1.         Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

2.         Pengkajian, penyusunan dan pengusulan regulasi/kebijakan penanaman modal;

3.         Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal;

4.         Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;

5.         Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;

6.         Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

 (3)   Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Perencanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

2.         Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Regulasi Penanaman Modal;

3.         Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah;

4.         Melakukan evaluasi dan analisis kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

 (4)   Untuk melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dibantu oleh :

a.     Seksi Perencanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

b.     Seksi Regulasi Penanaman Modal;

c.     Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.

 

a.  Seksi  Perencanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal

 

(1) Seksi Perencanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melakukan perencanaan dan sistem informasi penanaman modal dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.

(2) Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;

2.         Melakukan pemeliharaan sistem informasi penanaman modal dan jaringan;

3.         Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

4.         Menyusun sistem informasi investasi penanaman  modal;

5.         Melakukan pemuktahiran data, informasi terkait penanaman modal;

6.         Menyiapkan data dan menganalisa data ekonomi makro;

7.         Menginventarisir dan mengembangkan potensi  dan  peluang investasi penanaman modal;

8.         Menyusun profil, peta investasi serta informasi lainnya  terkait potensi dan peluang investasi;

9.         Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Jeneponto;

10.     Mengelola website Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto dan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);

11.     Melakukan kajian terkait potensi dan peluang investasi;

12.     Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

 

b.  Seksi Regulasi Penanaman Modal

 

(1)       Seksi Regulasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan regulasi/kebijakan penanaman modal.

(2)       Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berkut :

1.      Memeriksa, mengevaluasi, memverifikasi konsep rancangan surat keputusan, peraturan perundang-undangan yang terkait tugas dan fungsi kedinasan;

2.      Melaksanakan rancangan peraturan penanaman modal kabupaten;

3.      Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan  regulasi/deregulasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah yang menjadi kewenangan provinsi terkait  perbaikan iklim penanaman modal;

4.      Melakukan evaluasi kebijakan penanaman modal kabupaten;

5.      Melaksanakan perumusan  kebijakan pengembangan penanaman modal;

6.      Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

 

c.  Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.

 

(1)  Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah dipimpin oleh seorang kepala Seksi, mempunyai tugas menyusun dan merencanakan sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan dan kegiatan lainnya untuk pemberdayaan usaha daerah.

(2)  Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berkut :

1.         Melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;

2.         Melakukan inventarisasi dan identifikasi calon mitra usaha serta menyusun direktori, usaha kecil, menengah dan koperasi untuk bermitra dengan pengusaha besar;

3.         Menyusun  dan melaksanakan  sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pemberdayaan usaha  dan penanaman modal;

4.         Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi untuk bermitra dengan pengusaha besar;

5.         Memberdayakan badan usaha melalui pembinaan dan meningkatkan kemitraan penanaman modal;

6.         Meningkatkan kemitraan, menyebarkan informasi dalam penyelenggaraan  penanamam modal;

7.         Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

 

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL  

 

(1)    Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengembangkan dan melakukan market survey dan inteligent, melaksanakan promosi, menyiapkan sarana dan prasarana promosi serta merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan penanaman modal.

 (2)   Dalam melaksanakan tugas tersebut. Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

1.         Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah;

2.         Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;

3.         Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi;

4.         Penetapan norma, standar prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang promosi penanaman modal;

5.         Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

 (3)   Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;

2.         Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;

3.         Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;

4.         Melakukan evaluasi dan analisis kegiatan Bidang Promosi Penanaman Modal.

 (4)   Untuk melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dibantu oleh :

a.  Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;

b.  Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;

c.  Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

 

a.  Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

 

(1)  Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas mengembangkan promosi penanaman modal di dalam maupun luar negeri, melakukan pengumpulan data, menyelenggarakan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan promosi.

(2)  Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal berdasarkan wilayah dan sektor usaha;

2.         Memfasilitasi kegiatan koordinasi penanaman modal dan kerjasama antar pengusaha;

3.         Melakukan koordinasi, kerjasama penanaman modal;

4.         Memfasilitasi lembaga pemerintah/swasta dalam dan luar negeri terkait penanaman modal;

5.         Memfasilitasi kerjasama antar pengusaha dan pemerintah daerah terkait investasi;

6.         Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang promosi penanaman modal.

 

bSeksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 

 

(1)  Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas mengidentifikasi, menganalisis, memetakan, memberikan informasi dan menyelenggarakan promosi penanaman modal.

(2)  Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Melakukan perencanaan dan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

2.         Mengidentifikasi, menganalisis dan memetakan negara sebagai tujuan promosi;

3.         Melaksanakan promosi secara bersama dan terpadu lintas instansi dan dunia usaha;

4.         Memberikan pelayanan informasi dan kebijakan promosi penanaman modal yang prospektif;

5.         Melaksanakan pameran, temu usaha, kontak bisnis dan seminar penanaman modal;

6.         Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang promosi penanaman modal.

 

cSeksi Sarana dan Prasarana Promosi 

 

(1)    Seksi Sarana dan Prasarana Promosi dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan sarana prasarana, melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi, menyiapkan materi dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana promosi dibidang penanaman modal.

(2)    Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Melakukan penyiapan bahan / sarana dan prasarana promosi;

2.         Melakukan publikasi dan distribusi bahan –bahan promosi;

3.         Menyediakan dan menyiapkan  materi,  sarana  dan prasarana  promosi;

4.         Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana promosi;

5.         Melakukan monitoring  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan promosi;

6.         Melakukan penyusunan, penyempurnaan sarana dan prasarana  promosi;

7.         Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang promosi penanaman modal.

 

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN   

 

(1)        Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dipimpin oleh kepala bidang  mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, memfasilitassi, mengolah, menganaalisis, memverifikasi, merumuskan, merancang, mengevaluasi, memimpin, memonitoring, pengolahan data pelayanan perizinan dan nonperizinan.

(2)        Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

1.         Pelaksanaan, mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan

2.         Pelaksanaan, memfasilitasi, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, mengkoordinasi, mengevaluasi, memimpin, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti laporan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

3.         Perencanaan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi, pelaporan, memimpin penyusunan kebijakan layanan perizinan dan nonperizinan;

4.         Pelaksanaan administrasi, memfasilitassi, mengolah, menganalisis, memverifikasi, merumuskan, merancang, mengevaluasi, memimpin, memonitoring, pengolahan data pelayanan perizinan dan nonperizinan.

5.         Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan perizinan penanaman modal;

6.         Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya;

(3)        Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

2.         Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

3.         Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan;

4.         Melakukan evaluasi dan analisis kegiatan Bidang Penyelengaraan Pelayanan Perizinan.

 (4)   Untuk melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Penyelengaraan Pelayanan Perizinan  dibantu oleh :

a.     Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

b.     Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

c.     Seksi Informasi dan Penanganan Pengaduan.

 

a.     Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan .

 

(1) Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

(2) Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Melakukan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal;

2.         Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal;

3.         Menyusunan standar pelayanan dan standar operasiional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan;

4.         Memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan  perizinan dan non perizinan;

5.         Menyelenggarakan pendaftaran dan penyerahan perizinan dan non perizinan;

6.         Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

7.         Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan.

 

b.  Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

 

 

(1)    Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas-tugas teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan;

(2)    Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Melakukan penyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal ;

2.         Melakukan pelaksanaan administrasi pemberian perizinan dan non perizinan kepada penanaman modal ;

3.         Melakukan koordinasi, identifikasi, verifikasi, dan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

4.         Melakukan koordinasi tim teknis dalam rangka pemberian perizinan dan nonperizinan penanaman modal;

5.         Melakukan koordinasi peninjauan lapangan atas permohonan yang diajukan penanaman modal;

6.         Menetapkan kelayakan Izin dan non izin atas permohonan yang diajukan penanaman modal melalui rapat teknis yang dihadiri pihak terkait;

7.         Menetapkan dan atau mengajukan usul pemberian fasilitas dan kemudahan penanaman modal;

8.         Mengajukan usul pemberian izin dan non izin kepada Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi tim teknis dan hasil rapat teknis;

9.         Menerbitkan  perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, setelah diberi nomor oleh Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

10.     Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan.

 

c.  Seksi Informasi dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan

 

(1)  Seksi Informasi dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan, dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas pemberian layanan informasi dan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan serta  melaksanakan  penyusunan  rencana  kegiatan  seksi Informasi dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan;

(2)  Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Melaksanakan pemberian layanan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pusat layanan informasi;

2.         Mengoperasionalkan secara teknis sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik;

3.         Mendokumentasikan data layanan perizinan dan non perizinan melalui sistem informasi;

4.         Mengarsipkan data layanan sistem informasi perizinan dan non perizinan;

5.         Melaksanakan fungsi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

6.         Melakukan identifikasi penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan;

7.         Melakukan pelaksanaan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan;

8.         Mengolah, menganalisis dan merumuskan masalah pengaduan perizinan dan non perizinan;

9.         Melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyelesaian perizinan dan non perizinan atas pengaduan yang diajukan oleh pemohon;

10.     Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian perizinan dan non perizinan;

11.    Melakukan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara berkala;

12.    Menyusun laporan survey kepuasan masyarakat;

13.    Menyusun laporan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan;

14.    Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan.

 

TIM TEKNIS

 

Di lingkungan Dinas PM dan PTSP ditetapkan Tim Teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Tim Teknis mempunyai tugas :

1.        Melakukan koordinasi dan membantu dalam memberikan masukan dan kajian tentang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Bidang;

2.        Memberikan saran, pertimbangan dan keputusan dalam rangka mengeluarkan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin kepala Kepala Dinas;

3.        Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

 

JABATAN FUNGSIONAL

 

Dinas PM dan PTSP dapat membentuk kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

 

(1)    Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  mempunyai tugas  menyelenggarakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal serta penggunaan fasilitas dan penilaian laporan kegiatan penanaman modal;

(2)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

1.         Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

2.         Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;

3.         Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

4.         Penetapan norma , standar  prosedur dan kriteria  pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

5.         Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3)        Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) dapat dirinci sebagai berikut :

1.          Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemantauan Penanaman Modal;

2.          Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pembinaan Penanaman Modal;

3.          Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengawasan Penanaman Modal;

4.          Melakukan evaluasi dan analisis kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

(4)        Untuk melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibantu oleh :

1.         Seksi Pemantauan Penanaman Modal;

2.         Seksi Pembinaan Penanaman Modal;

3.         Seksi Pengawasan Penanaman Modal.

 

a.      Seksi Pemantauan Penanaman Modal 

 

 

(1)  Seksi Pemantauan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan, penanaman modal dan realisasi investasi perusahaan.

 (2) Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Melakukan pemantauan pelaksanaan  penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

2.         Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

3.         Menyusun laporan realisasi penanaman modal;

4.         Menyiapkan bahan rekonsiliasi data realisasi penanaman modal;

5.         Menyusun  data potensi realisasi untuk bahan pemantauan penanaman modal;

6.         Menginventarisasi, mengevaluasi data penanaman modal;

7.         Mengidentifikasi dan menyusun klasifikasi penanaman modal;

8.         Melakukan penilaian terhadap perusahaan  yang berprestasi dan berkinerja baik;

9.         Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

 

b.      Seksi Pembinaan Penanaman Modal 

 

 

(1)  Seksi Pembinaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan  pembinaan  penanaman modal bagi  perusahaan penanaman modal.

(2)  Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

2.         Melakukan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal;

3.         Melakukan  pembinaan  penanaman modal bagi  perusahaan penanaman modal;

4.         Memberikan teguran dan menindaklanjuti masalah penanaman modal;

5.         Menyelesaikan kendala, hambatan dan masalah penanaman modal;

6.         Melakukan koordinasi dengan satuan tugas tim (Task Force) penanaman modal;

7.         Memberikan penjelasan teknis  terkait perusahaan penanaman modal;

8.         Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

 

 

c.       Seksi Pengawasan Penanaman Modal 

 

(1)  Seksi  Pengawasan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penggunaan fasilitas penanaman modal, ketenaga kerjaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

(2)  Tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1.         Melakukan pengawasan atas kewajiban  dan kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan;

2.         Melakukan pengawasan penggunaan fasilitas penanaman modal;

3.         Menyiapkan data pengawasan laporan realisasi penggunaan fasilitas;

4.         Melakukan pengawasan dan tindak lanjut terhadap penanaman modal yang mempunyai indikasi penyimpangan;

5.         Melakukan pengawasan penanaman modal dengan berkoordinasi Kabupaten/Kota;

6.         Melakukan koordinasi terkait dengan pengawasan ketenaga kerjaan;;

7.         Menginventarisir data corporate social responsibility (CSR) perusahaan;

8.         Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.